Macet Bukan Salah Aparat

Macet merupakan salah satu problematika besar di Indonesia. Hingga kini masalah kemacetan tak kunjung terselesaikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Masyarakat kerap kali menuntut aparat pemerintah untuk menanggulangi kemacetan, padahal salah satu penyebab utama kemacetan adalah pelanggaran lalu lintas. Contohnya, melawan arus, menyerobot antrian kendaraan yang macet melalui celah-celah jalanan, menerobos lampu lalu lintas, melanggar rambu lalu lintas, dsb. Semua itu dilakukan oleh pengguna jalanan, masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pelanggaran selalu saya saksikan ketika saya melewati beberapa kawasan yaitu Jalan Lenteng Agung Timur, tepatnya dekat dengan Universitas Pancasila, Jakarta Selatan; Jalan Pipa Gas, Depok; Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di bawah fly over penghubung dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi; Jalan Kolonel Soegiono, tepatnya di bawah fly over penghubung dengan Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur; dan beberapa kawasan lainnya.

Akan tetapi, pelanggar lalu lintas di kawasan-kawasan tersebut tak acuh dengan akibat yang mereka timbulkan. Dengan mudahnya, lagi-lagi mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah, padahal beberapa program untuk menanggulangi kemacetan sudah dilakukan. Program tersebut antara lain, Transjakarta, pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol di Jakarta, penerapan sistem 3 in 1 yang sekarang telah diganti dengan sistem ganjil genap, dsb.

Program-program tersebut tak akan sukses tanpa partisipasi dari masyarakat. Apabila pengguna jalanan tak kunjung menghentikan kebiasaan buruknya, Indonesia tak akan lepas dari kemacetan. Perlu ditegaskan kembali, macet bukan salah aparat. Namun, kebiasaan buruk pengguna jalan lah yang menyebabkan kemacetan.